PAN Sebut Ksus E-KTP sebagai Pengalihan Isu Reklamasi Teluk Jakarta

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto menyatakan kasus korupsi e-KTP merupakan pengalihan isu yang dibuat pemerintah. Pengalihan isu ini dilakukan untuk menutupi kasus korupsi lainnya, seperti reklamasi Teluk Jakarta.

Yandri dengan tegas menyebut, kasus korupsi e-KTP yang menyeret nama-nama anggota legislatif itu, untuk membelokkan isu korupsi mega proyek reklamasi yang pernah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ada perlindungan dari penguasa itu terang benderang,” tegas Yandri kepada Aktual.com seusai acara diskusi yang diadakan di Jakarta Selatan, Kamis (6/4).

Seperti yang diketahui, pada 2015 lalu Pemda DKI mengklaim pembangunan 17 pulau buatan dalam proyek reklamasi, menghabiskan dana investasi senilai Rp300 Triliun. Nilai investasi mega proyek di atas lahan seluas 5.153 hektare ini diperkirakan jauh lebih besar dari yang disebutkan.

Jumlah tersebut jauh lebih besar dari uang yang digunakan untuk pengadaan e-KTP, yang diperkirakan hanya Rp6 Triliun. Terlebih, seluruh dana reklamasi sendiri berasal dari pihak pengembang dan tidak ada yang dapat memastikan bahwa Pemprov tidak memberikan kemudahan akses kepada pengembang untuk mega proyek ini.

Karenanya, Yandri pun mendesak KPK agar tidak melakukan tebang pilih kasus korupsi. “Jangan fokus E-KTP saja. Kasus yang lain sudah terang benderang. Kenapa itu tidak diproses cepat,” sindirnya.

Hal ini menurut Yandri, cenderung memiliki potensi koruptif yang lebih besar dibandingkan e-KTP. Hal ini dikarenakan dana investasi tersebut tidak melalui pembahasan APBD yang seharusnya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta.

“Satu rupiah pun menyangkut penyelenggara negara, misalnya seperti CSR atau sumbangan swasta. Pemerintah DKI harus memasukkan ke anggaran (APBD) dulu sebenarnya,” jelas Ketua Fraksi PAN ini.

“Tidak bisa langsung bangun-bangun ini, karena ada tanggung jawab kepada publik,” lanjut Yandri mengakhiri.

Kasus korupsi reklamasi sendiri memang sempat mencuat ke permukaan dengan ditemukannya praktik suap senilai Rp2 Miliar yang diberikan Presiden Direktur Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja kepada Ketua Komisi Pembangunan DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi. Agung Podomoro merupakan satu dari 167 perusahaan yang terlibat dalam proyek yang telah mengganggu perekonomian ribuan nelayan di Jakarta ini. [akt]

loading...

Tweet

Subscribe to receive free email updates:

loading...