Kejar e-KTP Lupakan Reklamasi, Pengamat: KPK Ungkap Kasus Cuma Ikut Trend

Pengamat Politik dari Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengkritisi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya, dalam penyelesaian kasus mega korupsi e-KTP. Pasalnya, KPK terkesan bekerja sesuai opini publik.

Pangi menilai KPK lemah dalam menuntaskan sebuah kasus. Namun, saat kasus lama diperbincangkan banyak orang, lembaga antirasuah itu ujug-ujug mendorong kasus tersebut untuk dikuak. Sayangnya, saat kasus itu tengah berjalan justru lembaga penegak hukum yang dipimpin Agus Raharjo itu malah lepas tangan.

“Tugas berat KPK tidak pernah tuntas mengungkap satu kasus. Karena dia bekerja berdasarkan opini publik. Ketika banyak di perbincangkan, kasus lama menguap aja. Itu yang kemudian tidak tuntas kasusnya. Karena muncul lagi kasus baru, muncul lagi kasus baru. Maka muncul kasus sumber waras, kasus reklamasi,” ujar Pangi di Jakarta, Senin (10/4).

Menurut Pangi, kedua kasus yang diduga melibatkan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu “Kalah Trend” dengan kasus e-KTP yang disebut KPK banyak melibatkan aktor besar tanah air.

“Memang kan sudah berkurang porsi membicarakan reklamasi, tentang sumber waras, lebih banyak bicara e-KTP kan dan semuanya itu digoreng. Karena energi akan lebih banyak kesana. Karena elite harus klarifikasi apalagi kalau sidang nya itu panjang,” katanya.

Pangi pun sepakat bila KPK bekerja hanya ikut-ikut trend dalam mengungkap sebuah kasus. Khususnya, kasus e-KTP.

“Selama ini kinerja nya begitu (ikut trend). Bekerja berdasarkan opini dia sendiri. Tapi enggak tau kemaren EKTP ini siapa yang munculkan isunya,” herannya.

“Kalau KPK yang munculkan ya patut dicurigai juga. Karena KPK sudah lelah juga dengan reklamasi. Dimainkan lah isu E-KTP ini. Sehingga konsentrasi orang meluas ke e-KTP. Banyak aktor, banyak kepentingan, sidangnya panjang, dan cukup memetakan atmosfer politik juga. Maka ada apa dengan KPK ?,” tambah Pangi.

Kecurigaan terhadap KPK yang bekerja berdasar “order”, sambungnya, yakni pernyataan Ketua KPK yang memantik tensi politik dengan menyebut banyak pejabat penting yang terlibat dengan aroma teka-teki.

“KPK bilang begini, orang yang diumumkan adalah orang penting yang akan memantik tensi politik. Tapi dia sendiri sudah berpolitik. Kalau tidak ya ngapain juga KPK ngomong begitu terkesan ini takut, ada nama nama besar,” cetusnya.

Pangi menambahkan, kini kinerja KPK syarat dengan agenda setting. Yakni memunculkan gelembung isu yang bisa mengeser isu lainnya. Agenda setting itu merebut opini publik, mengacaukan sinyal kasus yang ada dengan memantik kasus baru. Penjelasannya, mengejar kasus e-KTP, meninggalkan kasus sumber waras dan reklamasi yang sempat geger.

“Agenda setting ini untuk meredam atau menutup kasus lainnya yang juga sempat muncul dan memekakkan atmosfir politik,” pungkas Pangi. [akt]