Waduh! Fadli Zon Ungkap Kecurangan Putaran Pertama Pilkada DKI Jakarta
Konsolidasi putaran kedua Pilkada DKI Jakarta kubu pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno kembali digelar.
Kali ini, tim pemenangan Anies-Sandi bertemu langsung dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto beserta jajaran.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon yang hadir dalam konsolidasi mengungkapkan jika Tim Pemenangan Anies-Sandi kini tengah menyusun strategi untuk memenangkan Paslon nomor urut tiga itu dalam putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.
Salah satunya adalah mencegah kecurangan seperti terjadi pada putaran pertama.
"Ini kan (Pilkada DKI Jakarta) suara rakyat, yang menentukan (pemimpin) rakyat di TPS. Kita tidak ingin dicurangi seperti yang kemarin (putaran pertama) itu curangnya luar biasa, di apartemen dan perumahan tertentu ada yang surat undangan dibeli. Itu laporan yang kita terima," ungkapnya usai pertemuan di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (10/3) malam.
Kecurangan yang disangkakannya dilakukan oleh oknum pemerintah itu sengaja dilakukan untuk menjegal Anies-Sandi mendapatkan suara.
Dirinya sangat yakin atas hal tersebut, walau tidak dapat dibuktikannya secara langsung.
"Iya banyak (oknum pemerintah), oknum penguasa kan kelihatan. Itu (kecurangan) seperti terasa tapi sulit dibuktikan. Tapi jelas sekali kok dari penguasa yang tertinggi. Ya tertinggi pikir aja kira-kira siapa? Itu pendapat saya," tegasnya.
Walau berat, lanjutnya, perjuangan untuk menciptakan demokrasi yang jujur dan adil harus terus diperjuangkan.
Dirinya pun menyinggung jika aparatur negara diantaranya Polri dan Badan Intelejen Negara (BIN) serta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bersikap netral.
"Demokrasi harus jujur adil, tidak boleh ada upaya kecurangan untuk berpihak. Aparat keamanan juga demikian, saya kira aparat keamanan tidak boleh berpihak apa itu Polri atau BIN. Jadi harus menjadi aparatur yang neutral, begitu juga dengan KPUD-Bawaslu," tutupnya.
sumber: wartakota
loading...
Related Posts :
loading...