Independensi Penyelenggara Pemilu DKI Tercoreng

komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat akan meminta klarifikasi terhadap Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno yang menghadiri rapat internal Tim Pemenangan Ahok-Djarot.

Sebelumnya, Sumarno bersama Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti kedapatan menghadiri rapat internal Tim Pemenangan Ahok-Djarot. Mereka berdalih kedatangannya merupakan diskusi persiapan putaran kedua Pilgub DKI Jakarta

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengaku tidak tahu ihwal kedatangan koleganya tersebut. Meski demikian yang bersangkutan segera dimintai keterangan.

“Saya belum dapat klarifikasi yang bersangkutan. Kita mau mintai klarifikasi kepada yang bersangkutan,” kata Ferry saat dihubungi, Kamis 9 Maret 2017 malam.

Ferry menegaskan, arahan dari lembaganya jelas kepada setiap jajarannya di daerah bahwa independensi, profesionalitas dan integritas harus terus dipegang selama menjabat. “Jelas arahannya kalau soal independensi, profesionalitas, integritas dan transparansi,” tutup Ferry.

Sementara itu, Sekretaris Tim kampanye Anies-Sandi, Syarif menambahkan, pihaknya masih memandang positif adanya pertemuan Ahok dan tim pemenangannya dengan Ketua KPU serta Bawaslu DKI Jakarta.

Hal itu merupakan kewenangan KPU dan Bawaslu mensosialisasikan Pilgub DKI putaran kedua. Namun, banyak masyarakat yang terganggu dengan adanya pertemuan tersebut, apalagi pertemuanya tertutup.

"Kami dari Tim Anies-Sandi tidak mempermasalahkan. Tapi ini sangat mengganggu masyarakat karena banyak yang bertanya bagaimana sikap KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara," kata Syarif.

Untuk itu, lanjut Syarif, pihaknya meminta agar KPU dan Bawaslu DKI mengklarifikasi pertemuan tersebut untuk menjaga netralitas sebagai penyelenggara Pilgub DKI 2017. Bahkan, apabila diperlukan dan ada rekaman pertemuannya, sebaiknya dibuka ke masyarakat.

Syarif menjelaskan, dalam rapat pleno beberapa waktu lalu mengapa tidak dimanfaatkan Ahok untuk mempertanyakan kepada KPU dan Bawaslu mengenai Pilgub DKI putaran kedua. Dia manyayangkan sikap Ahok yang justru walk out dalam rapat pleno tersebut.

"Tapi sekali lagi kami tidak mau memperpanjang masalah pertemuan itu. Kami masih percaya KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara netral,"pungkasnya.

sumber : okezone