Proyek pembangunan LRT berpotensi mangkrak

Proyek pembangunan kereta layang ringan atau Light Rail Transit Jabodetabek berpotensi mangkrak, bila pemerintah tidak menemukan skema pembiayaan yang tepat untuk pembangunan proyek itu, kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio.

Berbicara dalam diskusi bertajuk "Akankah LRT bernasib sama dengan monorail yang mangkrak?" di Hall Dewan Pers Jakarta, hari ini Agus mengatakan, hingga kini pembiayaan untuk proyek itu belum juga beres

"Tutup buku saja. Kalau pun jalan, LRT Jabodebek akan terkena kanibalisme KRL Jabodetabek," kata Agus.

Pembangunan LRT dibangun oleh PT Adhi Karya untuk daerah-daerah penyangga Jakarta dan Pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk rute dalam kota Jakarta. Adhi Karya memulai pembangunannya dengan ground breaking pada 9 September 2015. Sedangkan, Pemprov DKI mulai membangun pada 22 Juni 2016. Pembangunan LRT pada tahap pertama menelan biaya triliunan rupiah. Namun, hingga Februari 2017, Adhi Karya baru merampungkan delapan persen dari seluruh total pembangunan karena mandeknya pembiayaan. Total nilai kontrak yang didapat Adhi Karya untuk LRT mencapai sekitar Rp 23 Triliun. Namun, dana yang baru dikucurkan sekitar Rp2 triliun, yakni dari pemerintah Rp1,4 triliun dan pinjaman dari bank Rp600 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proyek yang ditargetkan selesai pada akhir 2018 ini masih membutuhkan tambahan biaya karena porsi APBN belum bisa menutupi semua kebutuhan pembangunan. Kemungkinan pemerintah akan menggunakan skema Public Service Obligation untuk membiayai proyek LRT itu

Menurut Agus, proyek LRT, sejak awal juga tidak dilengkapi dengan payung hukum yang kuat, terutama untuk persoalan sumber dana yang digunakan pun belum jelas.

"Kalau pun dengan APBN juga belum dianggarkan supaya LRT selesai sekitar Juli 2018 saat terselenggaranya Asian Games," katanya.

sumber : rimanews