Hidayat: PKS Bukan Partai Islam Radikal!
Terlibat dalam politik praktis membuat banyak pihak yang mengedepankan pendekatan simplisistik. Termasuk pandangan masyarakat Indonesia terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Begitu dikatakan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dalam acara Urun Rembug Kelirumonologi bertema Islam di Indonesia yang diselenggarakan oleh Jaya Suprana Institute di Mall of Indonesia, Jakarta, Kamis (23/2).
"Masyarakat kita terlalu cepat melakukan simplikasi. Misalnya ya saya sering dibilang wahabi karena saya belajar di Arab Saudi. Begitu pun PKS, karena kadernya banyak lulusan dari Timur Tengah akhirnya di cap Ikhwanul Muslimin (IM) atau wahabi, padahal kami bukan dua-duanya," jelasnya.
Wakil Ketua MPR ini pun mengungkapkan isi buku yang ditulis oleh Nurcholis Majid (Cak Nun), yang menggambarkan secara detail bagaimana PKS dibentuk. Sejak partai berlambang bulan sabit dan padi kapas itu masih dikenal dengan Partai Keadilan (PK), Cak Nun mengungkapkan bahwa partai tersebut merupakan hasil pemikiran intelektualitas anak-anak muda lulusan perguruan tinggi luar negeri.
"Tapi menrut dia wajar intelektualisme bertemu jadi gerakan. Parpol artikulasi yang tepat. Dan soal ideologi politik wajar ada dari IM, Saudi, Turki, Pakistan atau Malaysia dan Eropa tempat anak mudanya menuntut ilmu. Tapi yang positifnya saja yang kami ambil. Politik ke-Indonesian lebih banyak. Kami pilih memilih parpol. Kalau kami Islam radikal memang mau bikin parpol terus urus ke Kemenkumham? Terus mau demokrasi? Kita tidak pernah mengkafirkan atau membid'ahkan. PKS kekhasan Islam Indonesia yang leluasa untuk rakyat dari sabang sampai Merauke," jelas Hidayat.
Kekhasan Islam di Indonesia itulah yang mematahkan simplikasi masyarakat yang heran dengan sikap PKS mendukung pemipin non muslim. Hidayat mengungkapkan, jika partainya yang mendukung kepala daerah non muslim pertanda PKS bukan partai radikal.
"Di papua kita punya wakil kristiani. Cuma ini orang sering memanfaatkan momen untuk serang PKS biasanya jelang pilkada. Masalah anti maulid, kader kristiani masalah wahabi dan ikhwanul muslimin pasti muncul. Cuma nyatanya PKS sudah punya presiden 8 kali tanpa jadi partai yang pecah dan sempalan," demikian Hidayat. [sam]
"Masyarakat kita terlalu cepat melakukan simplikasi. Misalnya ya saya sering dibilang wahabi karena saya belajar di Arab Saudi. Begitu pun PKS, karena kadernya banyak lulusan dari Timur Tengah akhirnya di cap Ikhwanul Muslimin (IM) atau wahabi, padahal kami bukan dua-duanya," jelasnya.
Wakil Ketua MPR ini pun mengungkapkan isi buku yang ditulis oleh Nurcholis Majid (Cak Nun), yang menggambarkan secara detail bagaimana PKS dibentuk. Sejak partai berlambang bulan sabit dan padi kapas itu masih dikenal dengan Partai Keadilan (PK), Cak Nun mengungkapkan bahwa partai tersebut merupakan hasil pemikiran intelektualitas anak-anak muda lulusan perguruan tinggi luar negeri.
"Tapi menrut dia wajar intelektualisme bertemu jadi gerakan. Parpol artikulasi yang tepat. Dan soal ideologi politik wajar ada dari IM, Saudi, Turki, Pakistan atau Malaysia dan Eropa tempat anak mudanya menuntut ilmu. Tapi yang positifnya saja yang kami ambil. Politik ke-Indonesian lebih banyak. Kami pilih memilih parpol. Kalau kami Islam radikal memang mau bikin parpol terus urus ke Kemenkumham? Terus mau demokrasi? Kita tidak pernah mengkafirkan atau membid'ahkan. PKS kekhasan Islam Indonesia yang leluasa untuk rakyat dari sabang sampai Merauke," jelas Hidayat.
Kekhasan Islam di Indonesia itulah yang mematahkan simplikasi masyarakat yang heran dengan sikap PKS mendukung pemipin non muslim. Hidayat mengungkapkan, jika partainya yang mendukung kepala daerah non muslim pertanda PKS bukan partai radikal.
"Di papua kita punya wakil kristiani. Cuma ini orang sering memanfaatkan momen untuk serang PKS biasanya jelang pilkada. Masalah anti maulid, kader kristiani masalah wahabi dan ikhwanul muslimin pasti muncul. Cuma nyatanya PKS sudah punya presiden 8 kali tanpa jadi partai yang pecah dan sempalan," demikian Hidayat. [sam]
sumber : rmol
loading...
Related Posts :
'Saya Mohon Pak Jokowi Beri Penjelasan dari Mana Sadapan Itu, Siapa yang Menyadap'
Laskar Pembela Islam Marah tapi Menahan Diri
Luhut Pandjaitan Lebih Baik Jadi Menko Urusan Ahok Saja
Presiden ACT: Ketidakadilan Rezim Pada Umat Islam Sudah Keterlaluan
Pengakuan Ahok Soal Penyadapan, tak Selesai dengan Pemberian Maaf
loading...