Politikus Golkar : Jargon 'Jokowi Pemimpin Rakyat' Tidak Dapat dibuktikan Secara Nyata

MEDIA NKRI INFO - Presiden Joko Widodo dianggap ingkar janji karena rencana pemerintah menaikkan biaya penerbitan dan pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) roda dua maupun roda empat.

Biaya penerbitan dan pengurusan melojak hingga dua sampai tiga kali lipat mulai tanggal 6 Januari 2017.

Politikus Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, kebijakan itu menunjukkan bahwa Presiden Jokowi tidak selaras antara ucapan atau komitmen dengan kebijakan-kebijakannya.

"Jargon 'Jokowi pemimpin rakyat' dan 'pemerintahan wong cilik' tidak dapat dibuktikan secara nyata," sesal Doli.

Setelah tidak mampu mengendalikan harga-harga bahan pokok kebutuhan rakyat, janji Jokowi menurunkan harga daging pun gagal. Kini, kenaikan tarif listrik untuk rumah tangga diikuti dengan rencana lonjakan biaya mengurus kendaraan bermotor.

Doli memandang kebijakan itu akan berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah yang berada di pinggiran kota. Alasannya, kehidupan mereka ditopang dengan mengoperasikan kendaraan bermotor.

"Jangan sampai kegagalan pemerintah mengelola pemerintahannya, kemudian semua beban dilimpahkan kepada masyarakat," tegasnya.

Doli berharap agar DPR sebagai wakil rakyat bisa meminta penjelasan kepada pemerintah soal isu kenaikan-kenaikan tersebut.

"Bila benar memang kenaikan itu hanya untuk menutupi kegagalan fiskal pemerintah dan kembali menjadi beban bagi rakyat, maka rencana kenaikan itu harus dibatalkan," tegasnya.

rmol