JK Setuju Kebijakan Bebas Visa China Perlu Dievaluasi

MEDIA NKRI INFO -Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengaku setuju kebijakan bebas visa perlu dievaluasi, seperti yang dituntut oleh sejumlah pihak. Hal itu menurut Wakil Presiden harus dilakukan untuk menentukan tingkat keeefektifannya.

Kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI. Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2016), Jusuf Kalla mengatakan kebijakan tersebut awalnya ditujukan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan, termasuk dari negri Tiongkok yang penduduknya mencapai 1,4 miliar orang.

"Memang perlu kita evaluasi juga, jangan-jangan kita bebaskan (visanya) tapi wisatwannya tidak ada," ujar Jusuf Kalla.

Kata dia Indonesia dengan bentangan alam yang sangat bagus ini hanya bisa mendatangkan sekitar 10 juta wisatawan mancanegara pertahunnya. Namun sejumlah negara tetangga yang bentangan alamnya masih kalah jauh indahnya dengan Indonesia, jumlah wisatawannya bisa dua kali lipat Indonesia.

Kebijakan bebas visa itu antara lain untuk memudahkan wisatawan datang. Ia mencontohkan, di Tiongkok Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) ada di Bejing, dan Indonesia hanya memiliki beberapa Konsulat Jendral di negri tersebut.

Jika seorang warga Tiongkok hendak pergi ke Indonesia namun ia harus menyambangi kantor perwakilan pemerintah Indonesia yang jumlahnya terbatas itu, maka hal itu dikhawatirkan akan menyulitkan wisatawan.

Terkait dampak buruk dari kebijakan tersebut, ia mengakui hal tersebut ada. Akan tetapi dampak itu bukan seperti yang dikhawatirkan banyak pihak saat ini, yakni masuknya pekerja asing ilegal yang merebut pekerjaan warga negara Indonesia.

Di Tiongkok gaji minimum seseorang adalah sekitar Rp 4,5 juta, dan di Indonesia gaji minumnya mencapai sekitar Rp 2 juta. Menurut Wakil Presiden, tidak mungkin orang Tiongkok mau jauh-jauh ke Indonesia untuk merebut pekerjaan orang lokal, karena di tanah air gaji minimumnya jauh lebih rendah.

"Di mana-mana itu dari gaji kecil ke gaji besar, bukan gaji besar ke gaji kecil," ujarnya.

tribun