Mutlak PKS kritik keras Ahok agar Terhindar dari Penistaan SARA
MEDIA NKRI INFO - Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang disapa Ahok menyulut kontroversi. Teranyar, mengenai penyataan Ahok soal Al Quran Surat Al Maidah ayat 51 yang dianggap melukai hati umat Islam.
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini meminta agar sebagai warga bangsa yang baik, Ahok tidak mengeksploitasi isu primordial suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ahok harusnya jangan menyinggung aqidah dan ajaran umat beragama apapun termasuk Islam.
Politikus PKS ini memberikan peringatan keras terhadap Ahok supaya jangan sampai mengeluarkan pernyataan yang agresif terkait nilai ajaran agama tertentu. Yang mana hal itu dapat menyebabkan ketersinggungan dan menyulut kemarahan umat beragama.
"Pernyataan Pak Ahok soal Surat Al Maidah Ayat 51 tidak pada tempatnya, provokatif, arogan dan tidak sejalan dengan upaya menghadirkan toleransi dan harmonisasi dalam kehidupan beragama. Juga tidak sejalan dengan upaya mewujudkan demokrasi yang damai dan kondusif," ungkap Jazuli, Jakarta, Senin (10/10).
Menurut dia, agama adalah hal yang agung dan mendasar bagi setiap umat. Jika diusik dan disinggung apapun alasannya, kata dia, bisa menyulut ketersinggungan, kemarahan dan bahkan konflik.
Jazuli melanjutkan, demikian agungnya agama, negara menempatkannya dalam posisi yang mulia sebagai falsafah negara. Konstitusi juga secara tegas menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluknya sebagai hak yang tidak dapat dikurangi. Bahkan negara menjamin kemurniaannya dan menghukum orang-orang yang menistakannya.
"Adalah hak umat beragama untuk memilih berdasarkan keyakinan agamanya. Adalah hak ulama untuk menjelaskan makna ajaran memilih pemimpin merujuk Surat Al Maidah Ayat 51. Kalau itu disebut sebagai membohongi/kebohongan jelas tidak bijak dan provokatif," jelas Jazuli.
Ia menyarankan sebagai pemimpin Ahok mestinya mengayomi warga dan mendinginkan suasana bukan semakin arogan dalam sikap dan perkataan. Sudah seharusnya Ahok meminta maaf dan bukan sebaliknya malah memperkeruh suasana dengan mengatakan bahwa yang mempergunakan Ayat 51 Surat Al Maidah itu adalah rasis dan pengecut.
"Ini sungguh sikap yang tidak arif dan bijak seorang pemimpin daerah. Bukannya menyelesaikan masalah malah memperkeruh keadaan," katanya.
Untuk menyelesaikan polemik pernyataan Ahok tersebut, Jazuli mendukung langkah sejumlah pihak dan ormas untuk menempuh jalur hukum dan mendorong kepolisian memproses dan menegakkan hukum secara adil. Polisi harus responsif dan memprosesnya secara adil agar suasana tetap terjaga dan kondusif.
"Pilkada harus berjalan secara fair sejalan dengan prinsip demokrasi. Jangan ada money politics, intimidasi, dan politisasi birokrasi dengan mempengaruhi, menekan, dan mengerahkan aparat birokrasi dalam pemenangan," jelas Jazuli.
"Kandidat tidak boleh terjebak apalagi dengan sengaja mengeksploitasi isu SARA terlebih yang mengarah penistaan agama atau kitab suci tertentu. Pemimpin atau calon pemimpin harus menunjukan kedewasaan, kearifan dan kebijaksanaan dalam bersikap dan berkata-kata," tandasnya.
Politikus PKS ini memberikan peringatan keras terhadap Ahok supaya jangan sampai mengeluarkan pernyataan yang agresif terkait nilai ajaran agama tertentu. Yang mana hal itu dapat menyebabkan ketersinggungan dan menyulut kemarahan umat beragama.
"Pernyataan Pak Ahok soal Surat Al Maidah Ayat 51 tidak pada tempatnya, provokatif, arogan dan tidak sejalan dengan upaya menghadirkan toleransi dan harmonisasi dalam kehidupan beragama. Juga tidak sejalan dengan upaya mewujudkan demokrasi yang damai dan kondusif," ungkap Jazuli, Jakarta, Senin (10/10).
Menurut dia, agama adalah hal yang agung dan mendasar bagi setiap umat. Jika diusik dan disinggung apapun alasannya, kata dia, bisa menyulut ketersinggungan, kemarahan dan bahkan konflik.
Jazuli melanjutkan, demikian agungnya agama, negara menempatkannya dalam posisi yang mulia sebagai falsafah negara. Konstitusi juga secara tegas menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluknya sebagai hak yang tidak dapat dikurangi. Bahkan negara menjamin kemurniaannya dan menghukum orang-orang yang menistakannya.
"Adalah hak umat beragama untuk memilih berdasarkan keyakinan agamanya. Adalah hak ulama untuk menjelaskan makna ajaran memilih pemimpin merujuk Surat Al Maidah Ayat 51. Kalau itu disebut sebagai membohongi/kebohongan jelas tidak bijak dan provokatif," jelas Jazuli.
Ia menyarankan sebagai pemimpin Ahok mestinya mengayomi warga dan mendinginkan suasana bukan semakin arogan dalam sikap dan perkataan. Sudah seharusnya Ahok meminta maaf dan bukan sebaliknya malah memperkeruh suasana dengan mengatakan bahwa yang mempergunakan Ayat 51 Surat Al Maidah itu adalah rasis dan pengecut.
"Ini sungguh sikap yang tidak arif dan bijak seorang pemimpin daerah. Bukannya menyelesaikan masalah malah memperkeruh keadaan," katanya.
Untuk menyelesaikan polemik pernyataan Ahok tersebut, Jazuli mendukung langkah sejumlah pihak dan ormas untuk menempuh jalur hukum dan mendorong kepolisian memproses dan menegakkan hukum secara adil. Polisi harus responsif dan memprosesnya secara adil agar suasana tetap terjaga dan kondusif.
"Pilkada harus berjalan secara fair sejalan dengan prinsip demokrasi. Jangan ada money politics, intimidasi, dan politisasi birokrasi dengan mempengaruhi, menekan, dan mengerahkan aparat birokrasi dalam pemenangan," jelas Jazuli.
"Kandidat tidak boleh terjebak apalagi dengan sengaja mengeksploitasi isu SARA terlebih yang mengarah penistaan agama atau kitab suci tertentu. Pemimpin atau calon pemimpin harus menunjukan kedewasaan, kearifan dan kebijaksanaan dalam bersikap dan berkata-kata," tandasnya.
loading...
Related Posts :
loading...