“Kalau Hina Umat Islam Saya Nggak Dapat Suara”

MEDIA NKRI INFO -Ahok benar-benar kooperatif. Belum dipanggil Bareskrim Polri soal kasus surat Al Maidah ayat 51, kemarin Gubernur Jakarta ini berinisiatif datang untuk memberikan keterangan. Namun, Ahok lebih dahulu ke Istana sebelum ke Bareskrim. Ngapain ya?

Ahok meninggalkan ruang kerjanya di Balaikota, pada pagi hari. Kepada para wartawan yang berpapasan dengannya, dia mengatakan hendak ke Bareskrim Polri. Tujuannya, memberi keterangan soal heboh Surat Al Maidah ayat 51.

Namun Ahok ternyata melipir dulu ke Istana. Dia tiba menggunakan Toyota Land Cruiser hitam sekitar pukul 9.30. Selang 45 menit, Ahok kembali ke mobilnya dan melanjutkan niatnya ke Bareskrim Polri yang kini tengah menempati gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat. Gedung Bareskrim di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan sedang direnovasi.

Ngapai Ahok ke Istana? Jubir Presiden Johan Budi Sapto Pribowo, mengatakan, Ahok ke Istana untuk memberi tahu Presiden, dirinya akan menjalani cuti untuk mengikuti kampanye Pilkada DKI. “Dalam rangka mengikuti tahapan pilkada gubernur DKI,” ujar Johan di Istana Kepresidenan, kemarin.

Aturan cuti itu masuk UU Pilkada. Para calon kepala daerah wajib cuti untuk kampanye. Masa cuti ditetapkan dari 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.

Di Bareskrim, Ahok tiba pukul 10 pagi. Lebih dua jam Ahok di dalam Bareskrim, hingga akhirnya dia keluar pukul 12.40 WIB. Seusai diperiksa tanpa diminta, Ahok menyatakan dirinya tak mungkin menistakan Alquran. “Intinya saya sampaikan, saya tidak mungkin menistakan Alquran karena saya percaya semua orang beriman percaya kitab sucinya,” ujar Ahok.

Ahok juga membantah bermaksud menyinggung ulama. “Saya harus menghormati dengan rekam jejak saya. Apalagi saya mau jadi calon gubernur. Kalau saya memusuhi umat Islam dan menghina Alquran, itu mana mungkin saya dapat suara,” sambung Ahok.

Sementara, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim, Brigjen Agus Andrianto membantah kalau datangnya Ahok karena dipaksa hadir untuk diperiksa. Menurutnya, Ahok datang sendiri untuk klarifikasi. “Pak Ahok hanya meminta waktu untuk klarifikasi,” tutur Agus.

Kasusnya sendiri, sambung Agus, masih dalam status lidik untuk mendalami dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok ketika berkunjung ke Kepulauan Seribu. “Masih diproses. Kami kan lidik dulu saat ini. Belum ada panggilan resmi (untuk Ahok) dari Bareskrim,” ujarnya.

Penyelidik Bareskrim sebelumnya telah meminta keterangan sejumlah pihak terkait laporan dugaan penistaan agama. Salah satunya adalah staf Ahok yang diminta klarifikasi soal ucapan Ahok yang mengutip surat Al Maidah ayat 51.

Penyelidik juga telah meminta keterangan beberapa warga Pulau Seribu, tempat Ahok menyampaikan pernyataannya soal surat Al Maidah. Sejauh ini, polisi menerima delapan laporan masyarakat terhadap Ahok. Seluruh laporan akan ditangani oleh Bareskrim Polri.

Hentikan Kisruh Surat Al Maidah

Terpisah, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin meminta agar umat muslim bisa menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya kasus surat Al Maidah ke aparat penegak hukum.

“Yang bersangkutan (Ahok) sudah meminta maaf, jangan dipolitisasi. Justru kita sebagai orang Islam kalau dia sudah meminta maaf, sebaiknya kita maafkan,” kata Din, kemarin.

Diingatkan, umat muslim di seluruh Indonesia harus melihat bahwa Islam juga mengajarkan umatnya untuk saling memaafkan.

“Sebagai umat muslim tidak boleh membalas dengan kekerasan. Apalagi kekerasan dibalas kekerasan bisa menimbulkan kekisruhan sosial,” ujarnya.

Terkait aksi demonstrasi yang kerap menyasar Ahok, Din menyerahkannya kepada masyarakat. Langkah demikian merupakan hak masyarakat dalam menyampaikan aspiranya.

“Saya minta, sampaikan pendapat dalam alam demokrasi. Cuma tidak boleh anarkis, masyarakat jangan terprovokasi. Sebaiknya persoalan ini jangan dikaitkan dengan pilkada apalagi kasus Ahok,” katanya.

Ketua Umum PP GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas meminta kepada semua pihak supaya menghentikan kisruh kasus dugaan penistaan agama Islam yang dilakukan Ahok. “Kami meminta semua pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan Pilgub Jakarta untuk segera menghentikan perdebatan dan kampanye yang mengandung unsur SARA,” kata Yaqut, kemarin.

Menurut dia, kesucian agama tidak patut dan tidak selayaknya digunakan untuk tujuan perebutan kekuasaan semata. Apalagi, menggunakan SARA (suku, ras, agama dan antargolongan) untuk tujuan politik adalah cara-cara ‘primitif’ dalam demokrasi.

“Kami melihat bahwa segelintir oknum di sosial media sudah melampaui etika dan kepatutan dengan melecehkan secara personal tokoh-tokoh tertentu yang terkait Pilgub DKI,” ujarnya.

Ia mengatakan masyarakat Jakarta harus bersyukur dengan hadirnya tiga pasangan calon yang berkualitas sehingga siapa pun yang terpilih, rakyat Jakarta akan mendapatkan manfaatnya karena sudah memilih yang terbaik di antara yang terbaik.

“Kami ingatkan juga pada para pasangan calon, tim suksesnya, dan pendukungnya untuk berkampanye secara kreatif dan cerdas serta mengangkat tema-tema positif bagi kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Jakarta,” kata dia. *** | RMOL