Banyak Program Gak Jalan, Politikus Gerindra: Sudah saatnya Jokowi dimakzulkan

media nkri info - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi'i menilai, selama dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla banyak program yang tidak berjalan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia.

"Sekarang kita mau melihat kepemimpinan Jokowi dari sisi apa? Sisi penegakan hukum, kita lihat banyak kasus-kasus besar yang prioritas tidak tersentuh sama sekali, misal kasus BLBI, Bank Century, kasus Transjakarta, kasus Sumber waras, reklamasi dan sebagainya. Seperti doa saya waktu itu, hukum kita cuma tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas," ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (17/10).

Pria yang akrab disapa Romo ini juga menilai Pemerintahan Jokowi-JK belum dapat membenahi kesejahteraan masyarakat, karena sampai saat ini tingkat pengangguran terus meningkat, daya beli masyarakat kian hari kian menurun yang mengakibatkan banyak perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Indonesia hengkang.

"Saya tidak ingin dan tidak pernah sepakat kesejahteraan itu ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sekian persen. Saya lebih cenderung mengatakan kesejahteraan itu terlihat dari daya beli masyarakat dan menurunnya tingkat pengangguran. Yang terjadi hari ini kan daya beli masyarakat semakin rendah," tuturnya.

Kemudian, dari sisi ketahanan pangan, pemerintahan Jokowi-JK dinilainya tidak memiliki kewibawaan untuk dapat menentukan atau mengendalikan harga pasar. Dia mencontohkan harga daging yang terus melonjak di bulan Ramadhan.

"Contoh waktu jelang puasa, Presiden berkomitmen harga daging tidak boleh lebih dari Rp 80 ribu per kilo. Sampai lebaran dan sekarang harganya Rp 100 ribu bahkan 130 ribu. Segi ketahanan pangan kita tidak melihat hasilnya," jelasnya.

Oleh karena itu, politisi Gerindra ini menjelaskan bahwa selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK sangat minus prestasi, dan dia menilai presiden Joko Widodo sudah layak diberhentikan dari jabatannya.

"Ponten Jokowi dua tahun pemerintahannya minus dan supaya Indonesia tidak tergadai oleh luar negeri, sudah saatnya diberhentikan jadi presiden" tutupnya. (Jitunews/Suaranetizen)