Aksi 4 November, Fraksi PKS: Inilah Yang Dinamakan People Power!!

MEDIA NKRI INFO -Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Aboebakar Al Habsy mengatakan, polisi perlu mengklarifikasi dua hal berkaitan pengamanan demonstrasi pada hari, Jumat 4 November 2016.

Pertama, soal kabar perintah tembak di tempat oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M Iriawan.

Kedua, beredar di pesan berantai WhatsApp adanya perintah Kapolri untuk memobilisasi Brimob dari berbagai wilayah untuk menghadapi pengunjuk rasa.

“Apakah benar perintah ini diberikan untuk menangani demo tersebut?” kata politikus yang biasa disapa Habib Aboebakar seperti dimuat JPNN, Minggu (30/10).

Dia menilai aksi yang digalang masyarakat sebenarnya merupakan bentuk dukungan kepada Kepolisian agar menegakkan hukum sebagaimana mestinya.

“Ini adalah people power yang merupakan refleksi dari aksi yang telah digelar di berbagai kota,” kata dia.

Seharusnya, kata dia, apa yang dilakukan ormas mendapat respons positif dari Polri. Sebab, para ormas yang bakal turun kejalan telah memberikan dukungan moral kepada Polri untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Dia mengatakan, selama ini masyarakat telah menghindari tindakan main hakim sendiri. Seharusnya ada respons timbal balik dari Polri dengan memberikan kinerja yang baik dalam menjalankan tugasnya.

“Kata kunci dari persoalan ini adalah law enforcement. Saya rasa publik akan dapat memahami jika Polri secara terbuka menyampaikan hasil kerjanya,” ungkap Habib Aboebakar.

Dia menambahkan, pada penanganan persoalan ini, nampaknya terjadi gagap media. Misalnya, di awal permasalahan dikatakan Bareskrim menolak laporan penistaan agama lantaran tidak ada fatwa MUI. Setelah muncul fatwa MUI, disampaikan bahwa fatwa tersebut tidak mengikat penyidikan Polri.

Kemudian ada lagi statemen bahwa pemeriksaan memerluka izin Presiden. Setelah itu muncul statemen yang berbeda.

Demikan pula ketika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) datang ke Bareskrim. Kabareskrim menyampaikan Ahok datang sukarela. Sedangkan Kadiv Humas menyampaikan bahwa Ahok datang lantaran dipanggil penyidik.

Tentu hal itu semua juga menimbulkan pertanyaan kepada publik, hal seperti ini harus diperbaiki.

“Jangan sampai terlihat kedodoran saat berbicara ke publik, apalagi untuk persoalan yang sensitif,” kata dia.

Seperti diketahui, ormas Islam dan sejumlah ormas lainnya akan menggelar aksi demonstrasi dengan tajuk, “Aski Bela Islam II” pada hari, Jumat 4 November mendatang.

Demonstrasi itu untuk mendesak pengusutan kasus dugaan penistaan Alquran yang diduga dilakukan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Ahok.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjend M Irawan memerintahkan anggotanya jangan takut melakukan penindakan tembak di tempat saat aksi unjuk rasa yang digelar umat Islam pada 4 November.

“Siapa saja yang bikin onar, polisi harus berani tembak dari pantat ke bawah!” tegas Iriawan di depan para tim sukses (timses) para pasangan calon Gubernur DKI, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (27/10).

Namun, Polda Metro Jaya membantah mengeluarkan instruksi tembak di tempat terkait aksi 4 November 2016.

Dikatakan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiyono, tidak benar Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M Iriawan mengeluarkan perintah tembak di tempat bila ada peserta demo yang mengacau. 

“Mohon maaf. Izin kami menyampaikan bahwa di Polri tidak ada perintah untuk menembak di tempat dalam pelaksanaan pengamanan demo,” kata Awi di Polda Metro Jaya, Minggu (30/10). [ipk] | RMOL

loading...

Tweet

Subscribe to receive free email updates:

loading...